Survei: 73 Persen Pekerja Alami Diskriminasi dan Pelecehan Seksual Tanpa Sadar

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Survei terbaru dari Populix mengungkapkan bahwa 73 persen pekerja formal di Indonesia mengalami perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerja tanpa menyadarinya.

Survei ini melibatkan 1.412 pekerja dari berbagai wilayah Indonesia, dengan mayoritas responden terdiri dari pegawai swasta (66 persen), pekerja lepas (19 persen), dan ASN/PNS/pegawai BUMN.

Dalam survei ini, 76 persen responden melaporkan mengalami perlakuan verbal yang tidak menyenangkan, 63 persen mengalami diskriminasi, 61 persen dipaksa bekerja di luar kewajaran, 41 persen menghadapi pelecehan seksual, dan 25 persen mengalami kekerasan fisik.

Baca juga: LKBH FH Universitas Indonesia Laporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP atas Dugaan Pelecehan Seksual

Senior Executive Social Research Populix, Wayan Aristana, menjelaskan bahwa bentuk perlakuan verbal yang sering dialami pekerja meliputi penghinaan atau peremehan (76 persen), makian, teriakan, dan bentakan (47 persen), candaan tidak senonoh (40 persen), fitnah dan gosip (40 persen), penghinaan fisik (body shaming) (38 persen), ancaman dan tekanan (27 persen), serta perundungan (19 persen).

Dalam hal pelecehan seksual, 76 persen dari mereka yang mengalami melaporkan pelecehan verbal berupa cat calling seperti godaan, candaan, dan siulan berbau seksual.

Baca juga: Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Selain itu, 42 persen mengalami pelecehan dalam bentuk tatapan tidak senonoh pada bagian tubuh tertentu, 22 persen disentuh, dicium, atau dipeluk tanpa persetujuan.

Aristana juga menyebut bahwa sebagian besar kasus perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerja tidak ditangani dengan baik.

"Sebanyak 35 persen penanganan kasus tidak terselesaikan, dan 21 persen lainnya bahkan tidak memihak kepada korban," ungkap Aristana pada Selasa (25/6/2024), dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Pelaku Pelecehan Anak Dibawah Umur Terancam Penjara Maksimal 15 Tahun

Dalam upaya pencegahan, 35 persen responden menyatakan bahwa perusahaan mereka memiliki peraturan khusus untuk menangani kasus semacam ini.