Basuki Hadimuljono Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut di Era Presiden Prabowo

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto dengan tiga skema pendanaan senilai...

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
warta kota/miftahulmunir
LANJUT - Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Ia menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto dengan tiga skema pendanaan senilai lebih dari Rp270 triliun, meski disorot media asing. 

TRIBUNTORAJA.COM, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun proyek tersebut tengah disorot media asing.

Menurut Basuki, pemerintah telah menyiapkan tiga skema pendanaan untuk membiayai pembangunan IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Ada tiga sumber pendanaan pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

 

 

Tiga Sumber Dana Pembangunan IKN

Basuki merinci, pendanaan pembangunan IKN akan bersumber dari:

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2028: Rp48,8 triliun
  • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp158,72 triliun per Oktober 2025
  • Investasi swasta murni: Rp66,3 triliun per Oktober 2025

 

Baca juga: Media Asing Sebut IKN ‘Kota Hantu’, DPR Minta Otorita Rutin Lapor Progres Pembangunan

 

Ia menambahkan, pembangunan IKN kini memasuki tahap dua, yang berfokus pada pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari konsep trias politica atau pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Tahap dua pembangunan mencakup fisik, regulasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia,” ungkap Basuki.

Kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dengan anggaran sekitar Rp8,5 triliun.

 

Baca juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik, DPR Akan Minta Penjelasan Kemendagri

 

Di dalamnya akan berdiri gedung sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum, dan gedung kerja anggota dewan.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved