Sejarah Hari Nusantara 13 Desember, Berawal dari Deklarasi Djuanda

TRIBUNTORAJA.COM - Setiap tanggal 13 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Nusantara sebagai momentum penting dalam sejarah maritim nasional.

Peringatan ini berakar dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957, sebuah tonggak yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state).

Deklarasi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja tersebut, menyatakan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kebijakan ini sekaligus menolak aturan kolonial yang membatasi laut teritorial Indonesia hanya sejauh tiga mil dari garis pantai masing-masing pulau.

Sebelum Deklarasi Djuanda, laut di antara pulau-pulau Nusantara dianggap sebagai laut bebas.

Kondisi tersebut dinilai mengancam keutuhan wilayah, keamanan, serta persatuan bangsa.

Melalui deklarasi itu, Indonesia menegaskan konsep Wawasan Nusantara, yakni pandangan bahwa darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan berlangsung cukup panjang.

Upaya diplomasi tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika prinsip negara kepulauan diakui dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang kemudian diratifikasi Indonesia pada 1985.

Hari Nusantara ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2001.

Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laut sebagai pemersatu bangsa, sumber kehidupan, serta potensi strategis dalam pembangunan nasional.

Melalui peringatan Hari Nusantara, pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, menjaga kedaulatan wilayah laut, serta memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.(*)