Keluarga Cendana Tanggapi Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Wajar-Wajar Saja

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, masyarakat Indonesia, dan semua pihak yang telah mendukung. Untuk yang kontra, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa,” ucapnya.

Baca juga: Soeharto Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon: Dari Medan Tempur hingga Ekonomi

Ia menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada usulan rakyat serta hasil kajian mendalam terhadap jasa-jasa Soeharto bagi bangsa.

Menurutnya, keluarga juga tidak mempermasalahkan jika penghargaan baru diberikan tahun ini.

“Karena dulu belum banyak dikumpulkan, yang untuk supaya terpilih, belum terkumpul,” kata Tutut.

Ia menambahkan, masyarakat dapat menilai sendiri kontribusi besar Soeharto terhadap Indonesia.

“Jasa paling besar yang perlu diingat masyarakat, yang bisa melihat kan masyarakat sendiri ya, dan juga presiden, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh adik saya,” ujarnya.

Baca juga: Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Sang Kakak Menangis Terharu

Daftar Lengkap Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025

Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini dari berbagai bidang, mulai dari perjuangan bersenjata, pendidikan, hukum, hingga kemanusiaan.

Berikut daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025:

1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam.
2. Marsinah – Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.
3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Bidang Hukum dan Politik.
4. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Bidang Perjuangan Pendidikan Islam.
5. Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Bidang Perjuangan Bersenjata.
6. Sultan Muhammad Salahuddin – Bidang Pendidikan dan Diplomasi.
7. Syaikhona Muhammad Kholil – Bidang Perjuangan Pendidikan Islam.
8. Tuan Rondahaim Saragih – Bidang Perjuangan Bersenjata.
9. Zainal Abidin Syah – Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi.

Sebagai bentuk penghormatan, setiap ahli waris penerima gelar berhak atas tunjangan tahunan sebesar Rp 50 juta sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018, serta memperoleh jaminan kesehatan BPJS dan hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP).

Pemerintah juga berwenang melakukan pemugaran makam pahlawan yang berada di luar TMP sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya.

(*)