Soeharto Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon: Dari Medan Tempur hingga Ekonomi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025, menyoroti kiprahnya di bidang militer...

Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
Antara Foto
PAHLAWAN NASIONAL - Presiden Soeharto dan Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie melihat senjata buatan dalam negeri produksi PT Persero Pindad di Bina Graha hari Senin (20/3/1989) silam. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025, menyoroti kiprahnya di bidang militer, ekonomi, dan stabilitas nasional. 

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memaparkan alasan di balik penetapan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar TNI (Purn) HM Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025.

Fadli mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melalui proses kajian panjang dan mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersama para sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia.

“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi,” ujar Fadli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/11/2025).

 

 

Ia menambahkan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya berfokus pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, melainkan juga pada kontribusinya di bidang militer dan sosial-ekonomi.

“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa,” katanya.

Selain kiprahnya di bidang pembangunan, Soeharto juga disebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama saat peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).

 

Baca juga: Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Sang Kakak Menangis Terharu

 

“Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI,” lanjut Fadli.

Terkait perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut telah melalui mekanisme hukum.

“Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya dan semua proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.

 

Baca juga: Soeharto, Marsinah, dan Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional

 

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved