Jangan Jadikan Toraja Tumbal Megawatt

Ia adalah mandat negara untuk memastikan bahwa pembangunan tidak melangkahi hak tradisional komunitas.

Dalam diskursus global, keadilan energi menekankan distribusi manfaat dan risiko yang seimbang.

Jika manfaat energi mengalir ke luar daerah sementara risiko ekologis menetap di kampung adat, maka yang terjadi bukan transisi energi yang adil.

Ia menjadi bentuk baru dari ekstraktivisme, hanya saja dibungkus dengan istilah “energi hijau”.

Kita telah melihat ketegangan serupa di beberapa wilayah lain, seperti kawasan Gunung Talang di Sumatera Barat dan Gunung Slamet di Jawa Tengah, di mana masyarakat mempersoalkan dampak terhadap sumber air dan keberlanjutan hidup mereka.

Polanya hampir selalu sama: proyek strategis berjalan lebih cepat daripada dialog sosial yang mendalam.

Toraja tidak ingin mengulangi sejarah konflik yang seharusnya bisa dicegah.

Peran Pemerintah Daerah: Pelindung atau Fasilitator?

Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah tidak boleh bersikap netral secara pasif.

Ia adalah representasi politik masyarakat lokal, bukan sekadar kepanjangan tangan kebijakan pusat.

Ada beberapa sikap yang mendesak diambil:

Pertama, memastikan pengakuan dan perlindungan formal wilayah adat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat selalu berada dalam posisi rentan.

Kedua, menunda atau meminta moratorium eksplorasi jika konsensus sosial belum tercapai. Pembangunan tanpa legitimasi sosial hanya akan melahirkan konflik berkepanjangan.

Ketiga, membuka seluruh dokumen kajian lingkungan, sosial, dan skema bagi hasil secara transparan kepada publik. Kepercayaan lahir dari keterbukaan, bukan dari presentasi sepihak.

Keempat, menegaskan arah pembangunan jangka panjang Toraja. Apakah ia akan diarahkan menjadi kawasan industri energi?