Misi Khusus Dorektorat Jenderal Perbendaharaan di Wilayah Toraja

Melihat jumlah debitur maupun jumlah dana yang disalurkan sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tana Toraja maupun di Kabupaten Toraja Utara tidak terlalu besar. 

Sehingga dengan skala yang tidak besar, muncul kembali pertanyaan  apakah output/produksi UMKM juga kecil. Dari data BPS, untuk  Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan data BPS 2018, terdapat 894 UMKM yang masuk dalam kelompok jenis industri mikro kecil dan menengah dengan jumlah total 3.235 karyawan. 

Dengan demikian, perlu ada strategi dan kebijakan khusus untuk memastikan bahwa: faktor jumlah UMKM, jenis produksi UMKM, pendanaan UMKM, target ekspor UMKM, mindset pelaku UMKM, serta desain dan packaging UMKM align/searah antara faktor satu dengan faktor yang lain.

Khusus untuk pendanaan UMKM, penyaluran pendanaan dengan model dana bergulir dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif dikarenakan mampu untuk memberikan/membagi resiko secara tanggung renteng. 

Model/skema ini memberikan tanggung jawab pengembalian dana kepada debitur secara berimbang. 

Dengan banyaknya dan uniknya tantangan pengembangan UMKM di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, perlu dilihat dan diaplikasikan kebijakan pengembangan UMKM yang paling tepat. 

Selama ini, pengembangan UMKM terkonsentrasi pada penyaluran dana bergulir, namun belum bisa melihat atau memberikan empowerment tehadap pelaku UMKM untuk berkembang secara maksimal menuju tahapan produksi yang kompetitif dan dengan tujuan ekspor. 

Dengan melihat kebijakan selama ini, maka kebijakan atau special mission advisory dari perbendaharaan kedepannya harus dapat menjangkau permasalahan danberbagai  tantangan tersebut di atas di atas.
(*)