Polemik Kasus Rafael Alun Trisambodo, DPR RI Harap Menkeu Bersih-bersih

"Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh-tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak," jelas Said.

Dia juga meminta Sri Mulyani juga untuk perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya.

"Libatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu," ungkapnya.

Baca juga: Kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Disorot, Punya Rumah Mewah di Cibubur

Terlebih, kata Said, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga.

"Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan," ucapnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar tak memberi ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak.

Baca juga: Harta Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang Dicopot Naik Rp 1 M Tiap Tahun

"Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepak atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak," tutur Said.

Said meminta publik agar memberikan kepercayaan kepada Sri Mulyani untuk memulihkan Kemenkeu.

"Saya berkeyakinan langkah-langkah ini akan dilakukan dan sebagian telah dilakukan oleh Sri Mulyani, kita kasih waktu dan kepercayaan kepadanya. Kita dukung, dan jangan biarkan bekerja sendiri," imbuhnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "DPR Harap Kasus Rafael Alun Momentum Sri Mulyani Bersih-bersih Kemenkeu"