Polemik Kasus Rafael Alun Trisambodo, DPR RI Harap Menkeu Bersih-bersih

Beberapa aset kekayaan Rafael juga disebut tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengonfirmasi adanya kejanggalan dalam kekayaan Rafael.

Said mengapresiasi langkah Sri Mulyani yang melakukan langkah-langkah pro justicia, melibatkan KPK yang didukung PPATK untuk melakukan bersih-bersih di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak.

Baca juga: Sempat Disentil Pakar, Kemenkeu Bantah Soal Pembiaran LHKPN Rafael Alun Trisambodo

"Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti," ujarnya.

Dia memandang langkah tersebut perlu dilakukan Sri Mulyani untuk memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak di mata pembayar pajak.

Dia juga mendorong Kemenkeu untuk mengaktifkan whistle blowing system guna insan pajak memikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang.

Baca juga: Terkait Rafael Alun Trisambodo, Dirjen Pajak Ungkap Nama Enam Perusahaan dan Satu Konsultan

"Bila sistem ini telah berjalan, namun kurang berjalan dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat menjadi pelopor perbaikan whistle blowing system tidak bekerja dengan baik," ungkap Said.

Said juga menekankan pentingnya partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak untuk memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak.

Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak.

Baca juga: Breaking News: Rafael Alun Trisambodo Resmi Dipecat, Itjen Kemenkeu Ungkap Temuan Tim Investigasi