Gematur Minta DPRD Toraja Utara Fasilitasi Pertemuan Komika Pandji dengan Tokoh Adat

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Gerakan Mahasiswa Toraja Utara (Gematur) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara, Rabu (5/11/2025).

Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi keberatan terkait materi stand up komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai telah melecehkan harkat dan martabat adat serta budaya Toraja.

Massa Gematur membawa spanduk dan menyuarakan pernyataan sikap sebagai bentuk kekecewaan atas ucapan Pandji dalam video yang beredar di media sosial.

Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan bahwa pernyataan Pandji tidak hanya melukai perasaan masyarakat Toraja, tetapi juga dianggap mencederai nilai-nilai luhur budaya yang selama ini dijunjung tinggi.

Melalui pertemuan dengan anggota DPRD, Gematur menyampaikan empat desakan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Salah satu poin penting yang mereka sampaikan adalah meminta DPRD Toraja Utara memfasilitasi pertemuan antara Pandji Pragiwaksono dengan tokoh adat serta masyarakat Toraja untuk memberikan klarifikasi secara langsung atas pernyataannya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gematur, Risal Liling, berharap aspirasi yang telah mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti hanya sebagai catatan.

“Kami berharap apa yang kami tuntut hari ini bisa segera diproses dan mendapat perhatian serius dari pihak terkait,” ujarnya usai pertemuan di gedung DPRD Toraja Utara.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Gerakan Mahasiswa Toraja Utara (Gematur) menilai permintaan maaf komika Pandji Pragiwaksono di media sosial belum cukup untuk menebus materi stand up-nya yang melecehkan adat dan budaya Toraja.

Menurut Gematur, Pandji tidak hanya harus menjalani proses hukum, tetapi juga melakukan permintaan maaf melalui ritual adat sesuai nilai-nilai budaya Toraja.

Hal itu disampaikan orator Gematur dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Toraja Utara, Rabu (5/11/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas pernyataan Pandji yang dinilai menyinggung harkat dan martabat masyarakat Toraja.

“Permintaan maaf di media sosial tidak cukup untuk menghapus luka dan kekecewaan masyarakat Toraja,” ujar Wilson Lamba P, salah satu anggota Gematur, seusai pertemuan dengan anggota DPRD Toraja Utara.

Wilson menegaskan, masyarakat Toraja memiliki sistem nilai dan hukum adat yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk oleh publik figur.

“Siapa pun pelaku pelecehan atau penistaan terhadap adat dan budaya Toraja akan kami proses, baik melalui hukum negara maupun hukum adat,” tegasnya.