BREAKING NEWS: Mahasiswa Toraja Gelar Unjuk Rasa, Desak DPRD Sikapi Ucapan Pandji Pragiwaksono

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Toraja (Gematur) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Toraja Utara, Rabu (5/11/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan komedian Pandji Pragiwaksono yang dinilai telah melecehkan harkat dan martabat adat serta budaya Toraja.

Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Budaya dikoordinir oleh Risal Liling.

Mereka bergerak dari Lapangan Bakti menuju Kantor DPRD Toraja Utara sekitar pukul 10.59 WITA sambil membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap tindakan yang dianggap menyinggung budaya Toraja.

Setibanya di Gedung DPRD, perwakilan Gematur diterima langsung oleh Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin S Matandung, bersama sejumlah anggota dewan.

Dalam pertemuan itu, Gematur menyampaikan empat poin desakan kepada DPRD agar segera mengambil langkah konkret menanggapi kasus tersebut.

Baca juga: Tak Ada Orang Toraja Jatuh Miskin karena Upacara Kematian Keluarganya, Panji Dilapor ke Bareskrim

Empat tuntutan yang disampaikan Gematur adalah:

1. Meminta DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk mendesak seluruh unsur Forkopimda agar turut menyikapi persoalan pelecehan budaya ini.
2. Mendorong DPRD Toraja Utara memperketat pengawasan terhadap perlindungan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
3. Mengecam dan mengutuk keras setiap bentuk pelecehan terhadap adat dan budaya Toraja, sebagai bagian dari penghormatan terhadap keberagaman dalam NKRI.
4. Meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara Pandji Pragiwaksono dengan tokoh adat dan masyarakat Toraja untuk klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataan yang dianggap menghina harkat serta martabat budaya Toraja.

Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin S Matandung, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil bersama pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda dan lembaga adat.

(*)