Tahun Politik dan Ironi Bagi Aparatur Sipil Negara

Oleh Yesaya Famay SP (pengamat politik)

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Setiap periode menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi semacam tahun 'hantu' bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer.

ASN seakan selalu 'disenter' gerak-geriknya. Apakah berpihak ke pasangan tertentu.

Konsekuensinya siap 'dipakai' atau 'dibuang'.

Ruang gerak, bicara, berkumpul jadi serba terbatas. Ada mata-mata yang akan siap melapor.

Entah laporan itu benar atau mengada-ada, ataukah juga laporan dari 'kubu sebelah' yang tidak senang.

Bisa jadi sesama teman saling 'melapor' dan sebagainya.

Ini sungguh ironis. ASN tak boleh terlibat politik.

Karena beda tipis antara melek politik dan terlibat menjadi tim sukses (politik praktis).

ASN bukan kambing, batu, atau kayu. ASN adalah golongan terpelajar yang punya kemerdekaan dan kedewasaan berpikir, termasuk menjatuhkan pilihan.

Memberi sumbangan pemikiran, ide, dan gagasan yang mencerahkan.

Sudah waktunya keluar dari bayang-bayang ketakutan. Perhebat kualitas, tegaskan identitas dan integritas. Kualitas dan integritas adalah posisi tawar ASN.

Bukan 'berjudi' demi jabatan atau posisi tertentu.

Mari berpikir bersama, berani bersikap, terbuka, kritis terhadap gaya lama tim sukses yang berlagak seolah dia adalah aparat untuk 'menakut-nakuti' ASN, itu kurang elok.