MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK Nomor 90 soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Penjelasannya
Wahiduddin Adams menjelaskan, MKMK diberi kewenangan untuk menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan...
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/sidang-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-mkmk-jimly-assihiddiqie-7112023.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/bentrok-mahasisw-aunm3.jpg)
"Pelapor mengusulkan, Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut," kata Denny.
Baca juga: MK Gelar Sidang Lagi soal Syarat Usia Capres-Cawapres Besok, Ini Detil Gugatannya
Lebih lanjut, kata Denny, untuk menyelamatkan keadilan konstitusional, maka MKMK diharap berkenan menyatakan bahwa putusan nomor 90 soal batas usia capres-cawapres tersebut tidak sah.
"MKMK yang mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah putusan 90, atau paling tidak memerintahkan agar MK melakukan pemeriksaan ulang perkara 90 itu dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa hakim terlapor,” tutur Denny.
(*)
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
Jimly Asshiddiqie
batas usia capres
usia minimal capres
capres
Denny Indrayana
| MK: Semua Pasal UU Tapera Inkonstitusional, Pekerja Tidak Wajib Bayar Iuran Tapera |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/ilustrasi-tabungan-rumah-tabungan-perumahan-rakyat-tapera-362024.jpg)
|
|---|
| KPK Desak Perpres Larangan Rangkap Jabatan Usai Putusan MK |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/gedung-mk-n.jpg)
|
|---|
| Banyak Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Mensesneg: Itu Bagian dari Penugasan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/RESUFFLE-KABINET-Menteri-Sekretaris-Negara-RI-Prasetyo-Hadi.jpg)
|
|---|
| Empat Hakim MK Nilai UU TNI Cacat Formil dan Harus Diperbaiki dalam 2 Tahun |
|
|---|
| MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/21032024_Mahkamah_Konstitusi.jpg)
|
|---|
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/Nafa-Urbach-Eko-Patrio-Uya-Kuya-Ahmad-Sahroni-sidang-MKD-DPR-RI-5112025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/Nafa-Urbach-Eko-Patrio-Uya-Kuya-Ahmad-Sahroni-Adies-Kadir-sidang-MKD-DPR-RI-5112025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/presiden-ke-2-ri-hm-soeharto-27102025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/mahasiswa-toraja-demo-pandji-pragiwaksono-dprd-toraja-utara-5112025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/rumah-uya-kuya-dijarah-massa34.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.