DPR Minta Jokowi Evaluasi Harga dan Insentif Petani Imbas Beras yang Kian Mahal
Ia mengungkap, kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Sukabumi.
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
Sementara itu berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan melanda di 10 kecamatan serta 32 desa.
“Seluruh petani di Kalimantan Barat juga was-was gagal panen karena kondisi kemarau kali ini cukup parah. Sehingga memang dibutuhkan afirmatif dari pemerintah,” tuturnya.
Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan infrastruktur irigasi.
Baca juga: Gelar Pasar Murah di Tana Toraja, Perum Bulog: 10 Ton Beras Habis Terjual
Dengan begitu, produksi pertanian tetap kuat meski mengalami musim kemarau yang panjang.
"Investasi dalam infrastruktur irigasi yang lebih baik telah membantu petani dalam menghadapi musim kemarau yang semakin panjang dan parah. Ini adalah langkah proaktif yang sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan wilayah ini," kata Daniel.
Daniel juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang kini tengah melanda sejumlah daerah dan menyulitkan masyarakat.
Baca juga: Hadapi Kekeringan Akibat El Nino dari Juli-Desember, Indonesia Siap Impor Beras dari India
Salah satunya dengan membuat sumur bor dan memberikan bantuan pompa.
Lantaran kekeringan bukan hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga mengganggu ketersediaan air bersih.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi saat ini, bukan karena tidak adanya stok. Tetapi karena produksi dalam negeri yang memang belum mencukupi.
Baca juga: Pendamping PKH Rindingallo Pantau Distribusi Bantuan Beras Agar Tetap Sasaran
| MKD: Uya Kuya Tak Terbukti Langgar Etik, Kembali Aktif Jadi Anggota DPR RI |
|
|---|
| Buntut Ucapan 'Tolol', Ahmad Sahroni Dihukum Nonaktif 6 Bulan oleh MKD DPR |
|
|---|
| MKD DPR Putuskan Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Bersalah, Adies Kadir dan Uya Kuya Bebas |
|
|---|
| Media Asing Sebut IKN ‘Kota Hantu’, DPR Minta Otorita Rutin Lapor Progres Pembangunan |
|
|---|
| Uya Kuya Akui Dua Bulan Tak Terima Gaji dan Tunjangan usai Dinonaktifkan dari DPR RI |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/pedagang-beras-pasar-pagi-rantepao-toraja-utara-2982023.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.