DPR Minta Jokowi Evaluasi Harga dan Insentif Petani Imbas Beras yang Kian Mahal

TRIBUNTORAJA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.

Pasalnya harga beras saat ini naik di 85 kabupaten/kota.

“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” kata Daniel Johan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (6/9/2023) dikutip Kompas TV.

Ia meminta pemerintah memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas).

Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Baca juga: Stok Beras untuk Wilayah Toraja Hanya Sampai September, Kepala Bulog: Nanti Disuplai Lagi

Namun kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas.

Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.

“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” ujar Daniel.

Baca juga: Dampak Kemarau Panjang, Stok Beras di Gudang Pengecer Tana Toraja Mulai Menipis