Puspom TNI dan Gandeng KPK Geledah Kantor Basarnas, Ini Yang Ditemukan

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Menindaklanjuti kasus suap di Basarnas, penyidik Puspom TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan enggeledahan di kantor pusat Basarnas Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Kasus suap ini menjerat Kepala Basarnas, Marsdya (Purn) Henri Alfiandi.

Juga menyandung anggota TNI lainnya yaitu Letkol Afri Budi Cahyanto yang merupakan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Basarnas.

Penyidik gabungan ini berjumlah 30 orang, masing-masing 22 dari Puspom TNI dan delapan orang dari KPK. Selama 7 jam penyidik mengobok-obok Kantor Basarnas untuk mencari barang bukti kasus suap yang merugikan negara hingga Rp 83 miliar.

Dikutip dari Tribunnews.com, sejumlah barang bukti berhasil dibawa dan disita tim Penyidik, seperti bukti transaksi pencairan cek, dokumen administrasi keuangan pekerjaan pengadaan pendeteksian korban reruntuhan, dan dokumen surat-surat penting lainnya terkait pengadaan barang jasa yang ada di Basarnas tahun 2023.

Selain dokumen tertulis tersebut, juga ditemukan dan disita rekaman CCTV di Basarnas terkait perkara tersangka Henri.

Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut menunjukkan sinergitas kedua lembaga dalam mengungkap kasus dugaan suap di tubuh Basarnas.

Julius mengatakan bahwa penggeledahan yang berlangsung selama lebih kurang 7 jam mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB.

"Semuanya berjalan lancar tanpa halangan," ungkap Julius.

Semua ruangan yang dinilai terkait dengan barang bukti, kata Julius, diperiksa oleh Penyidik KPK maupun Puspom TNI.

"Selesai penggeledahan, kedua tim Penyidik dari Puspom TNI dan KPK tersebut membawa dua boks dan satu koper barang bukti yang selanjutnya dibawa ke masing-masing kantor penyidik baik ke Puspom TNI maupun ke KPK setelah dibuatkan berita acara penyitaannya,” kata Julius dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Jumat (4/8/2023).

Dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Basarnas tersebut lima orang telah ditetapkan tersangka. Dua di antaranya yakni Henri dan Afri merupakan personel TNI aktif. Keduanya ditetapkan tersangka penerima suap oleh Puspom TNI.

Penetapan tersangka ini diumumkan setelah Puspom TNI menggelar penyelidikan hingga ditemukan unsur pidana dan meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditahan di Puspom TNI AU.

Sedangkan tiga orang lainnya yang merupakan warga sipil yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS), Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK), Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU), Roni Aidil.

Ketiganya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.

Henri dan Budi ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima suap dari sejumlah vendor proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode 2021-2023.

Adapun dalam proses pemeriksaan kasus suap Kabasarnas yang ditangani oleh KPK, Puspom TNI akan berkoordinasi penyidik KPK.

Hal tersebut merupakan arahan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa koordinasi dan sinergi antara KPK dengan Puspom TNI ke depan akan terus dibina.

"Koordinasi penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel TNI," ujar Agung.

Sebelumnya, Puspom TNI sempat mengutarakan keberatan atas penetapan tersangka kasus suap terhadap Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, keduanya adalah prajurit TNI aktif.

Puspom TNI menyebut ada ketentuan dan aturan hukum sendiri terhadap anggota militer, dan menilai penetapan tersangka oleh KPK terhadap anggota militer menyalahi aturan.

Atas keberatan ini, KPK menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf.

Dalam penjelasan KPK di pemeriksaan awal, Henri Alfiandi bersama dan melalui Afri Budi Cahyanto diduga menerima uang Rp 88,3 miliar dari beberapa vendor pemenang beberapa proyek di Basarnas periode 2021-2023.

Saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan Rp 999,7 juta dari tangan Afri Budi. Uang tersebut diberikan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (PT IGK), Marilya.

Pada Selasa (25/7/2023) siang, KPK mengamankan Marilya (MR), HW sopir Marilya, dan ER pegawai Marilya di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur.

Diduga, MR telah menyerahkan uang sebesar Rp 999,7 juta kepada Afri.

Dalam pemeriksaan, penyerahan uang tersebut dilakukan di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap.

Tak berselang lama, tim kemudian menangkap Afri di sebuah restoran soto di Jatisampurna, Bekasi.

Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang Rp 999,7 juta.

KPK juga menemukan bukti adanya penerimaan uang dari Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (PT KAU) Roni Aidil sebesar Rp 4,1 miliar.

Roni menyerahkan uang melalui aplikasi pengiriman setoran bank.

Sejatinya, Henri Alfiandi sudah ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun.

Posisi Henri Alfiandi sebagai Kabasarnas digantikan oleh Marsdya TNI Kusworo, Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Namun, proses serah terima jabatan Henri Alfiandi kepada Kusworo belum dilakukan.

(*)