Dari DPRD, Massa GMNI dan Masyarakat Adat Geruduk Kantor Bupati Toraja Utara

TRIBUNTORAJA.COM - Setelah menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Toraja Utara, Sulawesi Selatan, massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Toraja Utara yang sementara berkantor di Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) di kawasan Alun-alun Rantepao, Jalan Landorundun, Senin (24/11/2025).

Unjuk rasa ini bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi Lapangan Rante Rada’ atau Lapangan Sa’dan yang dinilai menimbulkan polemik karena status lahannya masih bersengketa.

Sesampainya di depan kantor bupati yang berjarak sekitar 400 meter dari gedung DPRD, massa langsung membakar ban di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas di Jalan Landorundun sempat tersendat.

Aksi itu menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut.

Penanggung jawab aksi GMNI, Wilson Lamba, dalam orasinya meminta Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, turun menemui massa dan berdialog langsung.

“Kami ingin bertemu dengan Bupati untuk membahas masalah ini,” teriak Wilson yang mengenakan baju serba hitam dan kacamata hitam di kepala.

Namun hingga orasi berlangsung, Bupati tidak keluar menemui demonstran.

Situasi ini memicu sebagian peserta aksi berusaha masuk ke area kantor bupati.

Upaya itu segera dihalangi oleh petugas Satpol PP yang telah bersiaga di balik pagar tertutup.

Petugas mengimbau massa tetap tertib dan tidak memaksa masuk agar tidak terjadi gesekan fisik.

Meski tensi sempat meningkat, situasi berlangsung kondusif.

Setelah kurang lebih satu jam berorasi di depan Perpusda, massa GMNI akhirnya mundur dan kembali ke titik kumpul awal mereka.  

Tuntutan Pengunjuk Rasa

Diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat adat dari Tongkonan Lino’ bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Toraja Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Toraja Utara, Senin (24/11/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi Lapangan Rante Rada’ atau Lapangan Sa’dan yang dinilai menimbulkan polemik karena status lahannya masih bersengketa.