Jokowi Soal Utang Kereta Cepat: Macet Jakarta–Bandung Lebih Merugikan

TRIBUNTORAJA.COM, SOLO – Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali mencuat di publik.

Ia menilai proyek tersebut tidak merugikan negara, meski Indonesia masih memiliki kewajiban membayar pinjaman bernilai miliaran dolar AS.

Menurut Jokowi, proyek yang diresmikan pada 2023 itu lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung, yang telah menimbulkan kerugian ekonomi besar setiap tahunnya.

“Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetan sudah parah, sudah sejak 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga kemacetannya parah,” ujar Jokowi kepada wartawan di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).

Ia menyebut, berdasarkan hitungan pemerintah, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, totalnya bisa melampaui Rp100 triliun per tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan moda transportasi umum yang efisien dan terintegrasi,” jelasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Kritik Kualitas Coretax: Programmernya Selevel SMA, Bukan Orang Jago

Jokowi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016, merupakan bagian dari strategi besar pembangunan transportasi publik yang telah dimulai sejak masa pemerintahannya dengan hadirnya KRL, MRT, dan LRT.

“Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum, itu layanan publik, bukan mencari laba,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta publik untuk tidak melihat proyek KCIC hanya dari sisi biaya atau besaran utang.

Baca juga: Ketua ProJo Budi Arie Tetap Bela Jokowi Walau Utang Proyek Whoosh Rp116 Triliun