Mutasi ASN Disorot, DPRD Rapat dengan Pemkab Tana Toraja

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE – DPRD Kabupaten Tana Toraja menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di ruang Ketua DPRD, Jl Sultan Hasanuddin No 2A, Bombongan, Kecamatan Makale, Tana Toraja, Senin (10/3/2025) siang

Rapat ini membahas mutasi sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Tana Toraja yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya, Theofilus Allorerung.

Rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat yang dikeluarkan Ketua DPRD Tana Toraja dengan Nomor: 001. 1. 5/98/III/DPRD tanggal 7 Maret 2025 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui surat Nomor: 100/53/BAG.PEMERINTAHAN/III/2025.

Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, dr Rudhy Andi Lolo; Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja, Sinija Somalinggi; Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja, dan Asisten Pemerintahan 3.

Informasi yang diterima Tribun Toraja, pertemuan dengan Pemda Tana Toraja ini digelar setelah DPRD mendapat beberapa laporan terkait mutasi ASN yang pelantikannya digelar 19 Februari 2025 lalu.

Selain sorotan dari PMKRI, DPRD juga mendapat laporan dari beberapa ASN.

Maknya, DPRD langsung bersurat ke Sekda Tana Toraja.

Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante, mengungkapkan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya sebagian besar menyasar tenaga pendidik.

"Ada lima pejabat eselon III yang dimutasi, tetapi mayoritas yang terkena mutasi adalah guru (kepala sekolah)," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, dr Rudhi menyampaikan bahwa dasar hukum mutasi tersebut mengacu pada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

"Menurut Pak Sekda, suratnya masuk ke akun bupati yang lama (Theofilus). Namun fisik surat tersebut belum kami terima. Oleh karena itu, kami masih menunggu kelengkapan dokumen terkait dasar mutasi," jelas Kendek.

Dari hasil rapat ini menghasikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, yaitu:

- Pemerintah Kabupaten Tana Toraja diminta menyampaikan penjelasan tertulis mengenai dasar hukum, prosedur, dan alasan mutasi.

- Evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi yang dilakukan oleh bupati sebelumnya dan pertimbangan dari bupati baru jika ada kesalahan dalam keputusan mutasi.