DPR RI Revisi Tata Tertib dengan Cepat, Sufmi Dasco: Masih Ada Fit and Proper Test

Setelah revisi ini diajukan, pimpinan DPR langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahasnya di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Proses revisi ini berlangsung sangat cepat, kurang dari tiga jam, sebelum akhirnya disepakati oleh seluruh fraksi partai politik.

Perubahan ini resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) siang.

Baca juga: Gas LPG 3 Kg Langka, DPR RI Akan Panggil Pertamina

Dampak Perubahan Tata Tertib

Dengan revisi ini, DPR kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian sejumlah pejabat negara yang dipilih melalui rapat paripurna, seperti:

• Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
• Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
• Hakim Mahkamah Agung (MA)

Perubahan ini memicu berbagai perdebatan, mengingat DPR kini memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan keberlanjutan jabatan pejabat negara yang sebelumnya memiliki mekanisme pengawasan tersendiri.

(*)