RPJPD Tana Toraja 2025-2045 Siap Dibahas di DPRD Usai Harmonisasi Kemenkumham Sulsel

Aturannya tertuang dalam Pasal 265 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sosialisasi dilakukan oleh KPU melalui sosialisasi bersama segenap stakeholder Pilkada 2024, dengan Kepala Bappelitbangda Tana Toraja, Fransinetty Restu, sebagai pemateri, di Hotel Pantan, Makale, Tana Toraja, Senin (5/8).

Fransinetty mengatakan, penyelarasan ini bukan suatu hal yang baru.

Hal itu telah berlaku sejak Pilkada 2020 lalu, namun baru diselaraskan di seluruh Indonesia atau skala nasional, di Pilkada serentak 2024 ini.

Fransinetty membeberkan, bahwa berdasarkan Diktum 7 Instruktur Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, RPJPD diwajibkan untuk menjadi acuan visi, misi, dan program, paslon setidaknya telah berbentuk Rancangan Perda.

“Di Diktum ketujuh dinyatakan bahwa rancangan bukan Perda. Rancangan RPJPD 2025-2045 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan program, pada pemilihan kepala daerah 2024,” kata Fransinetty dalam pemaparannya. (*)