Pengusaha Jusuf Hamka Siap Jadi Wakil Kaesang Pangarep di Pilgub DKI Jakarta 2024

Sementara terkait alasan utang belum dibayar lantaran adanya tuduhan perusahaan Jusuf Hamka terafiliasi dengan pemilik Bank Yamai, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Jusuf Hamka pun pernah menggugat ke MA terkait urusan utang negara ini pada tahun 2015 dan berujung dimenangkan olehnya.

Putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2 persen.

"Denda MA 2 persen per bulan. Dari 1998 ke 2023 kan 25 tahun, 25 tahun kali 12 bulan kan 300 bulan, kali 2 persen, sama dengan 600 persen,” kata Jusuf Hamka.

“Kalau pokoknya Rp179 miliar yang diakui. Jadi totalnya 6 kali bunganya ditambah 1 kali pokoknya. Jadi 7 kali Rp179 miliar, ya Rp1,25 triliun,” lanjutnya.

Jusuf menegaskan dirinya tidak bermaksud mengambil uang negara.

"Bayar saja yang fair, tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp 1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp 800 miliar saja," ucapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reynas Abdila/Galuh Widya Wardani/Reza Deni (Tribunnews.com/)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Jusuf Hamka, Bos Jalan Tol yang Diusulkan Golkar Jadi Cawagub Kaesang di Pilkada Jakarta