Pengusaha Jusuf Hamka Siap Jadi Wakil Kaesang Pangarep di Pilgub DKI Jakarta 2024

TRIBUNTORAJA.COM - Partai Golkar mengusulkan pengusaha Jusuf Hamka menjadi cawagub mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Mendapat tawaran itu, bos jalan tol ini mengaku siap untuk mendampingi Kaesang Pangarep.

Awalnya, Jusuf sempat tidak yakin namanya disodorkan untuk menjadi orang nomor dua di DKI Jakarta mendampingi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Pasalnya, ia mengaku tak memiliki logistik yang cukup untuk maju dalam kontestasi tersebut.

"Saya cuma bisa bilang ini tidak salah (saya dipilih)? Saya tidak punya logistik, logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat, saya bilang begitu (kepada Airlangga)," tuturnya.

"(Tapi) saya bilang kalau ini perintah, tetap saya jalankan," demikian cerita Jusuf Hamka saat ditawari maju Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang kemudian disampaikan ke awak media, Sabtu (13/4/2024).

Jusuf Hamka menceritakan momen tak terduga saat dirinya tiba-tiba diduetkan dengan Kaesang di Pilkada Jakarta 2024.

Ceritanya, pada Kamis (11/7/2024), Jusuf Hamka mengaku diajak makan siang oleh Airlangga.

Awalnya, Airlangga ingin meminta pandangan dirinya mengenai permasalahan infrastruktur di Jakarta.

"Saya bilang, kalau mau mengatasi kemacetan, harus berani, karena kalau mobil terus diproduksi tapi jalannya tidak ditambah, ya tidak akan seimbang," kata Jusuf Hamka.

"Terus dia (Airlangga) tanya, bagaimana soal sampah? (Saya jawab) oh soal sampah gampang pak, saya sudah mulai, saya budi daya belatung, magot namanya (sehingga) sampah-sampah ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi, (sampah) mereka akan kelola."

"(Lalu) warga Jakarta ini semuanya pakai kendaraan pribadi saat ini, kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman walaupun sudah ada MRT, LRT, sudah ada busway harus dibikin lebih baik," ujar Jusuf Hamka.

Selain itu, ia juga membahas soal transportasi gratis hingga BPJS gratis.

"Warga Jakarta perlu APBD banyak, subsidi transportasi gratis, kesehatan gratis, tidak ada lagi iuran BPJS,sekolah gratis, ini keluarga kita, rakyat kita, saya bilang begitu," lanjut Jusuf Hamka.

Tak disangka setelah beberapa jam kemudian, dirinya dipanggil kembali oleh Airlangga ke DPP Partai Golkar.

"Saya sampai di sana sekitar pukul 16.00, dan sudah ada pengurus Golkar lengkap. Saya diminta menceritakan kembali konsep saya tentang Jakarta," jelas Jusuf Hamka.

Tidak lama setelah itu, pengurus DPP PSI tiba di DPP Partai Golkar dan Kaesang Pangarep bertemu secara tertutup dengan Airlangga Hartarto.

Usai pertemuan, kata Jusuf, Airlangga tiba-tiba mengumumkan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta.

"Untuk mendukung tadi Mas Kaesang seandainya beliau memilih Jakarta saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur yaitu Babah Alun," demikian kata Airlangga dalam konferensi pers seusai bertemu Kaesang dan Jusuf Hamka.

Menurut Airlangga, pasangan Kaesang-Jusuf Hamka lebih realistis.

Apalagi Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha muslim Tionghoa yang memiliki pengalaman dan dianggap mampu mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Golkar tentu melihat tantangan Jakarta besar sekali termasuk kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta kita harus bisa kalahkan Thailand untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur," ungkap Airlangga.

Kendati demikian, Airlangga menambahkan keputusan itu masih belum final.

Masih ada waktu dua bulan sebelum pendaftaran Pilkada Jakarta 2024.

"Kita banyak punya waktu tidak terburu-buru kita akan berbasis ilmiah dan tentu kita juga harus bicara dengan KIM," pungkas Airlangga.

Profil Jusuf Hamka

Inilah profil Jusuf Hamka, kader Partai Golkar yang didorong mendampingi Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024.

Dikutip dari laman Gramedia, Jusuf Hamka atau yang lebih akrab disapa Babah Alun merupakan pria kelahiran Jakarta, 5 Desember 1957.

Dia merupakan pengusaha sukses yang memiliki perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Adapun perusahaannya tersebut berperan dalam pembuatan beberapa jalan tol seperti ruas tol Ir Wiyoto Wiyono Cawang-Tanjung Priok, ruas tol Pelabuhan Ancol, ruas tol Bogor Outer Ring Road, hingga ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Selain sebagai bos CMNP, Jusuf Hamka juga menjabat di beberapa perusahaan seperti Komisaris Utama PT Mandiri Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, hingga Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

Sebelum sukses seperti sekarang, Jusuf Hamka pernah menempuh pendidikan tinggi tetapi tidak diselesaikan.

Dia mengaku enggan untuk menyelesaikan studi lantaran tidak suka dengan formalitas.

Adapun beberapa universitas yang pernah dia tempuh seperti Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Bisnis Administrasi Columbia College Kanada, hingga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.

Selain di dunia bisnis, pengusaha yang merupakan anak angkat dari ulama besar Indonesia, Buya Hamka, itu turut berkecimpung di dunia politik.

Kini, dia merupakan kader dari Partai Golkar dan pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai staf khusus (Stafsus) Gumiwang Kartasasmita saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jilid II.

Sementara terkait kekayaan yang dimiliki Jusuf Hamka, tidak diketahui secara pasti.

Namun, dia memiliki deretan mobil mewah seperti Audi Q7 yang diakuinya dibeli dengan seharga Rp 2 miliar pada tahun 2015 lalu.

Kemudian, dia juga mengoleksi mobil SUV Premium Audi E4 seharga Rp 1,25 milliar, Rolls Royce Phantom Rp 7,5 miliar, hingga Range Rover seharga Rp 3 miliar.

Pernah Tagih Utang Ratusan Miliar ke Negara

Jusuf Hamka pernah heboh di pertengahan tahun lalu ketika dirinya menagih ke pemerintah atas utang ratusan miliar rupiah terhadap perusahaan jalan tol miliknya, PT CMNP

Menurutnya, negara pernah berhutang dengan PT CMNP lewat kesepakatan atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi yaitu Bank Yama saat Indonesia dihantam krisis moneter pada tahun 1998.

Jusuf Hamka menyebut utang itu belum dibayar oleh pemerintah hingga saat ini.

Adapun utang itu sebesar Rp 78 miliar dan Rp 79 miliar.

Sementara terkait alasan utang belum dibayar lantaran adanya tuduhan perusahaan Jusuf Hamka terafiliasi dengan pemilik Bank Yamai, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Jusuf Hamka pun pernah menggugat ke MA terkait urusan utang negara ini pada tahun 2015 dan berujung dimenangkan olehnya.

Putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2 persen.

"Denda MA 2 persen per bulan. Dari 1998 ke 2023 kan 25 tahun, 25 tahun kali 12 bulan kan 300 bulan, kali 2 persen, sama dengan 600 persen,” kata Jusuf Hamka.

“Kalau pokoknya Rp179 miliar yang diakui. Jadi totalnya 6 kali bunganya ditambah 1 kali pokoknya. Jadi 7 kali Rp179 miliar, ya Rp1,25 triliun,” lanjutnya.

Jusuf menegaskan dirinya tidak bermaksud mengambil uang negara.

"Bayar saja yang fair, tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp 1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp 800 miliar saja," ucapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reynas Abdila/Galuh Widya Wardani/Reza Deni (Tribunnews.com/)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Jusuf Hamka, Bos Jalan Tol yang Diusulkan Golkar Jadi Cawagub Kaesang di Pilkada Jakarta