PDN Diretas Hacker: Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPK Diminta Turun Tangan

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas dan datanya tidak bisa dipulihkan, dibangun dengan anggaran besar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya bisa pasrah dan tidak mampu melawan peretas (hacker) yang telah mengunci dan menguasai data masyarakat tersebut.

PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 yang menelan biaya Rp506.890.000.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, pada periode 2019-2024, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah melakukan lelang untuk 16 proyek guna membangun PDN.

Dari total 16 proyek tersebut, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1,1 triliun.

Namun, realisasi anggaran PDN pada periode 2019-2024 hanya sebesar Rp972 miliar.

Baca juga: PDNS Diserang Hacker, DPR RI: Pemerintah Harus Minta Maaf!

"Realisasi anggaran tidak mencapai Rp1,1 triliun karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000," kata Uchok, Senin (1/7/2024) dilansir Kompas TV.

Berdasarkan data tersebut, CBA meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang akrab disapa Munie, untuk segera mundur dari jabatannya.

"Kalau Menteri Munie masih punya rasa malu, seharusnya dia sudah mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman bahwa PDN down," tambahnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Menkominfo hingga Menkumham Imbas Hacker Retas PDN