Aksi Demonstrasi Apdesi di Gedung DPR RI, Desak Pengesahan Revisi UU Desa

TRIBUNTORAJA.COM - Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Tuntutan mereka adalah agar DPR segera mengesahkan revisi UU Desa.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (31/1/2023), massa aksi berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sejumlah peserta aksi membawa poster dan spanduk yang menuntut DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Desa sebelum pelaksanaan Pemilu.

"Hari ini undang-undang desa kita perjuangkan. Ingat sampai sore pun kita berkumpul, harga mati revisi undang-undang nomor 6," ujar Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, dari atas mobil komando.

Surta Wijaya menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan di depan DPR hari ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Apdesi di Depan Gedung DPR RI Berakhir Ricuh

"Jika DPR tidak mau mengesahkan, kita bertanya. Kita sudah lelah, kita sudah menunggu berbulan-bulan. Kita berdoa agar Ibu Puan Maharani membuka hatinya untuk merevisi undang-undang," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa asosiasinya telah menggelar tiga kali aksi untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan revisi UU Desa, namun tuntutan mereka tidak diindahkan oleh DPR.

Oleh karena itu, Surta Wijaya menyatakan bahwa pihaknya meminta DPR untuk mengesahkan revisi UU Desa pada sidang paripurna tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Polemik Acara Apdesi dihadiri Gibran, Bawaslu: Katanya Deklarasi, Kemudian Berubah jadi Silaturahmi

"Jangan bicara tentang Indonesia emas 2024 jika desa tidak diperbaiki. Jangan bicara tentang kemajuan ekonomi jika desa tidak diperbaiki," tandasnya.

Tak lama setelah orasi, Surta Wijaya bersama beberapa pengurus Apdesi mengungkapkan bahwa mereka diterima untuk melakukan audiensi di dalam Gedung DPR.

Sementara sejumlah massa lainnya masih terus memberikan orasi di depan gedung tersebut.

(*)