Kisruh Relokasi Pulau Rempang, Menko Marves Luhut Kirim Tim untuk Sosialisasi

Luhut mengatakan, selalu ada oknum-oknum provokator yang memecah belah masyarakat dalam berbagai konflik, seperti yang terjadi di Rempang.

|
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
Biro Pers Setpres
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya telah mengirimkan tim ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk melakukan sosialisasi mengenai relokasi.

"Saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat, ini lho, apa yang masih kau kuarng. Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerja anakmui, di mana kamu bekerja dan sebagainya," ujar Luhut, usai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Service Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9/2023) dikutip Antara.

"Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terang Luhut.

 

 

Ia juga mengakui pendekatan penanganan masalah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, memang kurang pas.

"Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas," jelasnya.

Ia menyebut, dirinya belum pernah mengalami masalah saat menangani pembebasan lahan karena melakukan identifikasi.

 

Baca juga: Ketua MPR RI Desak Aparat Lakukan Pendekatan Humanisme dalam Konflik Rempang

 

"Tapi selama saya yang menanganin, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," katanya.

"Karena harusnya kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah," imbuhnya.

Luhut juga menilai, umumnya masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan proyek investasi tidak akan menolak direlokasi asal mendapatkan penggantian yang setimpal.

 

Baca juga: Mengenal Pulau Rempang yang Jadi Sorotan Seluruh Indonesia, Apa Saja Pontensinya?

 

"Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash," katanya.

Luhut mengatakan, selalu ada oknum-oknum provokator yang memecah belah masyarakat dalam berbagai konflik, seperti yang terjadi di Rempang.

"Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan," ujarnya, dilansir dari Antara.

 

Baca juga: Rusuh Sengketa Lahan Pulau Rempang, Dirjen HAM Minta Kedepankan Prinsip Kemanusiaan

 

Luhut meyakini, sosialisasi yang baik bisa membuat masyarakat mau direlokasi ke tempat yang telah disiapkan pemerintah.

Ia menyebut, Rempang punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan photovoltaics (PV) yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor.

Indonesia, kata dia, dianggap bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antarnegara dengan menyediakan komoditas bahan baku panel surya dan semikonduktor yang jadi kebutuhan baru dunia.

 

Baca juga: BERITA FOTO: Kerusuhan Pulau Rempang Kepri, Begini Duduk Perkara dan Fakta-faktanya

 

Sebelumnya, ketegangan antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan TNI dan Polri, terjadi beberapa kali karena rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka juga menolak relokasi 16 titik kampung tua yang dianggap telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Relokasi ini dilakukan untuk pembangunan kawasan pengembangan investasi yang akan dijadikan Kawasan Rempang Eco City.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved