“Semoga Prabowo Turun Tangan”: Dua Guru di Luwu Utara di Penjara dan Dipecat Karena Peduli Honorer

Meski sempat divonis bebas, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi justru menyatakan keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara.

Setelah menjalani masa hukuman, keduanya menerima kabar pahit lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mereka melalui nota dinas berjenjang dari Kacab Disdik Wilayah 12 hingga BKD Provinsi.

“Mereka sudah menjalani hukuman. Tapi keputusan PTDH membuat mereka benar-benar kehilangan masa depan. Ini bukan hanya hukuman hukum, tapi juga hukuman hidup,” ujar Ismaruddin.

PGRI menilai, kedua guru itu tidak berniat mencari keuntungan pribadi, melainkan berupaya menjaga martabat rekan honorer agar tetap bisa bertahan hidup.

Melalui surat resmi bernomor 099/Permhn/PK-LU/2025-2030/2025, PGRI Luwu Utara menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPR RI, Gubernur Sulsel, Bupati dan DPRD Luwu Utara, serta Pengurus Besar PGRI di Jakarta.

PGRI juga membuka opsi peninjauan kembali (PK) jika nanti ditemukan novum atau bukti baru yang bisa meringankan hukuman.

“Kami tidak menolak keputusan hukum, tapi kami ingin ada keadilan yang berimbang. Keadilan sejati harus memberi ruang bagi kemanusiaan dan pengabdian,” jelas Ismaruddin.

PGRI berharap Presiden Prabowo melihat kasus ini sebagai panggilan nurani, bukan sekadar perkara hukum.

“Kami yakin Bapak Presiden memahami betapa berat tanggung jawab seorang guru di pelosok negeri. Semoga beliau berkenan membantu dua guru ini, demi rasa keadilan dan penghargaan atas pengabdian mereka di dunia pendidikan,” tutur Ismaruddin menutup.(andini)