Cegah Kasus Penculikan Anak Terulang, Pemprov Sulsel Akan Pasang CCTV di Area Publik

TRIBUNTORAJA.COM - Kasus penculikan Bilqis, bocah 4 tahun asal Makassar, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Kini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersiap memperketat pengawasan di ruang publik dengan menambah kamera pengawas (CCTV) serta menempatkan personel Satpol PP di titik-titik rawan.

Bilqis sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain di sekitar Taman Pakui Sayang, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (2/11/2025).

Taman tersebut merupakan aset Pemprov Sulsel karena berada di kawasan kantor Dinas PUPR Sulsel.

Bocah mungil itu diculik dan dibawa lintas pulau hingga ke Jambi.

Setelah enam hari pencarian intensif, tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polres Merangin, Jambi, akhirnya menemukan Bilqis dalam kondisi selamat di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Sabtu (8/11/2025).

Kisah penculikan Bilqis menggemparkan publik dan menjadi perhatian khusus Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.

Ia bersyukur bocah itu berhasil ditemukan tanpa mengalami kekerasan, namun menegaskan pentingnya langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Alhamdulillah anaknya selamat tanpa ada intimidasi dan tanpa kekerasan. Tapi ini jadi pelajaran penting bagi kita semua,” kata Fatmawati saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Panakkukang, Makassar, Senin (10/11/2025).

Menurut Fatmawati, Pemprov Sulsel bersama pemerintah kota dan kabupaten akan melakukan pemetaan area publik yang rawan terhadap kasus penculikan anak, seperti taman kota, alun-alun, hingga pusat perbelanjaan.

Langkah berikutnya, pemerintah akan memperbanyak pemasangan CCTV dan menugaskan Satpol PP untuk patroli rutin di kawasan tersebut.

“Kita akan lebih aware lagi agar kejadian ini tidak terulang. Di tempat publik harus ada CCTV, dan ke depan akan kami dorong juga agar ada petugas keamanan atau Satpol PP yang berjaga,” ujarnya.

Fatmawati menegaskan, program pengawasan tersebut akan dikolaborasikan dengan inisiatif warga setempat, termasuk RT, RW, dan komunitas peduli anak, agar sistem perlindungan berjalan menyeluruh.

Selain itu, Pemprov juga akan menggandeng Dinas Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menyediakan akses pemantauan daring di taman-taman kota melalui jaringan WiFi publik.(faqih)