Seribu Tentara Disebar di 175 Desa, Luwu Utara Pilot Project Pembentukan Batalyon Pangan

TRIBUNTORAJA.COM - Bupati Luwu Utara (Lutra) Andi Abdullah Rahim menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penempatan Batalyon Pangan TNI di wilayahnya.

Batalyon ini akan diperkuat oleh sekitar 1.008 prajurit dan menjadikan Luwu Utara sebagai kabupaten percontohan (pilot project) penempatan Batalion Pangan di Pulau Sulawesi.

“Kita pantas berterima kasih kepada Pak Presiden. Lutra ini kabupaten paling luas wilayahnya di Sulsel,” ujar Abdullah kepada Tribun di sela kegiatan rapat koordinasi dan penyerahan bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel di Makassar, Rabu (15/10/2025).

Luas wilayah Luwu Utara mencapai 7.502,58 km⊃2;, atau 35 kali lipat luas Kota Makassar (199,2 km⊃2;), dan hampir dua kali lipat dari Kabupaten Bone (4.559 km⊃2;).

Menurut Abdullah, pekan lalu pihaknya telah bertemu dengan perwira tinggi yang menangani otoritas Batalyon Pangan di Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Lutra telah menyiapkan lahan seluas 75 hektare di Kecamatan Bone-Bone untuk menjadi lokasi markas batalion.

“Semoga tahun ini sudah bisa dilakukan upacara penerimaan daerah,” harapnya.

Rencananya, Batalion Pangan ini akan ditempatkan di 175 desa pada 15 kecamatan, dengan markas utama di ibu kota kabupaten.

Bupati Abdullah menilai kehadiran ribuan prajurit ini akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

“Bayangkan, akan ada seribu prajurit dan bintara muda bergaji sekitar Rp6 juta per bulan. Itu berarti uang akan berputar dari kecamatan hingga ke desa,” katanya.

Dengan nada berseloroh, alumnus Fakultas Teknik Sipil itu bahkan menambahkan,

“Siapa tahu ini juga jadi pembuka jodoh bagi cewek-cewek di Lutra,” ujarnya sambil tertawa.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah penduduk Luwu Utara mencapai 336.360 jiwa, dengan sekitar 51 persen di antaranya merupakan keturunan transmigran era 1950-an yang tersebar di 166 desa pada 15 kecamatan.

Bupati berharap kehadiran Batalion Pangan di Lutra dapat memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Mereka bisa menjadi mata dan telinga pemerintah daerah, membantu bintara teritorial di Korem, Kodim, dan satuan organik lain di wilayah,” ujarnya.