Rocky Gerung Sebut Proyek Whoosh Berpotensi Pidana, Jokowi Bisa Kena

TRIBUNTORAJA.COM - Polemik membengkaknya utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik.

Proyek ambisius yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023 itu kini dibayangi utang jumbo hingga mencapai Rp116 triliun.

Masalah semakin mencuat setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengaku tak mampu menanggung beban utang tersebut, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak membayarnya menggunakan APBN.

Di tengah polemik tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai, proyek kereta cepat itu berpotensi menyeret Jokowi ke ranah hukum karena adanya indikasi mark up biaya selama masa pembangunan.

“Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal, karena dibangun tanpa kehati-hatian dari berbagai aspek,” ujar Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Sabtu (18/10/2025).

Rocky menilai, kesalahan perencanaan dan pengelolaan proyek membuat beban utang semakin berat dan membahayakan keuangan negara.

“Ada kalkulasi yang keliru sejak awal. Bahkan pelaku bisnis menilai naik mobil ke Bandung lebih efisien daripada naik Whoosh. Proyek ini akhirnya jadi beban utang yang harus dibayar ke China,” jelasnya.

Menurut Rocky, jika benar terbukti ada penggelembungan biaya atau kesalahan dalam penggunaan dana negara, maka proyek tersebut bisa berimplikasi hukum dan menyeret pihak yang bertanggung jawab, termasuk Jokowi sebagai pengambil kebijakan saat itu.

“Banyak faktor yang membuat publik melihat potensi pidana dalam proyek ini. Dan karena proyek itu dijalankan di bawah pemerintahan Jokowi, tentu tanggung jawab hukumnya bisa mengarah ke sana,” tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek kereta cepat tersebut.

Menurutnya, tanggung jawab pelunasan sepenuhnya berada pada pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.

“KCIC itu di bawah Danantara, mereka punya manajemen dan sumber dividen sendiri dari sejumlah BUMN, sekitar Rp80 triliun per tahun. Jadi jangan semua dibebankan ke negara,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan prinsipnya agar pemisahan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dijalankan dengan tegas.

“Jangan kalau untung dibilang swasta, tapi kalau rugi minta ditanggung pemerintah. Ini harus jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi memilih bungkam saat dimintai tanggapan soal membengkaknya utang proyek Whoosh.

Saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10/2025), Jokowi hanya tersenyum dan menghindari pertanyaan wartawan mengenai polemik tersebut.

Ketika ditanya soal utang Whoosh, Jokowi hanya tersenyum, tampak berpikir sejenak, lalu meninggalkan lokasi tanpa menjawab sepatah kata pun.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rocky Gerung: Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh