Mahfud MD Dukung Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Whoosh Peninggalan Jokowi

TRIBUNTORAJA.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mahfud menilai proyek yang digarap pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu telah membebani keuangan negara dan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di sektor lain.

“Sekarang tidak mampu bayar, dan Purbaya tidak mau bayar. Menurut saya, itu benar,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (14/10/2025).

“Karena ini masalah besar bagi bangsa. Pembangunan untuk rakyat lain jadi terbengkalai karena tersedot proyek ini,” imbuhnya.

Mahfud juga menyoroti adanya dugaan pembengkakan biaya (mark up) dalam proyek kereta cepat tersebut.

Menurutnya, terdapat selisih besar antara perhitungan biaya dari pihak Indonesia dan China untuk setiap kilometer jalur Whoosh.

“Hitungan Indonesia, satu kilometer Whoosh 52 juta dolar AS. Tapi menurut China, hanya 17–18 juta dolar AS. Ini siapa yang menaikkan?” kata Mahfud.

Ia menegaskan, dugaan mark up itu harus diselidiki oleh aparat penegak hukum.

“Kalau benar ada mark up, berarti ada potensi pidana. Ini harus dicari dan diusut,” tegasnya.
 
Mahfud juga mengingatkan potensi konsekuensi serius jika Indonesia gagal membayar utang kepada China Development Bank (CDB).

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang akhirnya menyerahkan pelabuhannya kepada China setelah gagal melunasi pinjaman proyek infrastruktur.

“Kalau gagal bayar, bisa saja China meminta kompensasi tertentu. Misalnya, izin membangun pangkalan laut di wilayah strategis seperti Laut Natuna,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

“Kalau itu terjadi, berarti kita sudah melanggar ideologi dan konstitusi,” tambahnya.
 
Meski mendukung langkah Menkeu Purbaya untuk tidak membayar utang menggunakan APBN, Mahfud tetap meminta pemerintah mencari solusi agar Indonesia tidak jatuh ke dalam jeratan kompensasi politik.

Ia mengusulkan dua langkah utama.

Yaitu menemukan cara pembayaran tanpa menggunakan dana negara dan menyelidiki secara hukum dugaan mark up biaya pembangunan Whoosh.

“Kalau memang ada mark up, harus diselidiki. Karena kalau tidak, rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas Mahfud.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek kereta cepat.