Basuki Hadimuljono Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut di Era Presiden Prabowo

TRIBUNTORAJA.COM, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun proyek tersebut tengah disorot media asing.

Menurut Basuki, pemerintah telah menyiapkan tiga skema pendanaan untuk membiayai pembangunan IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Ada tiga sumber pendanaan pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (1/11/2025).

Tiga Sumber Dana Pembangunan IKN

Basuki merinci, pendanaan pembangunan IKN akan bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2028: Rp48,8 triliun
• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp158,72 triliun per Oktober 2025
• Investasi swasta murni: Rp66,3 triliun per Oktober 2025

Baca juga: Media Asing Sebut IKN ‘Kota Hantu’, DPR Minta Otorita Rutin Lapor Progres Pembangunan

Ia menambahkan, pembangunan IKN kini memasuki tahap dua, yang berfokus pada pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari konsep trias politica atau pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Tahap dua pembangunan mencakup fisik, regulasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia,” ungkap Basuki.

Kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dengan anggaran sekitar Rp8,5 triliun.

Baca juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik, DPR Akan Minta Penjelasan Kemendagri

Di dalamnya akan berdiri gedung sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum, dan gedung kerja anggota dewan.

Sementara itu, kompleks yudikatif akan menempati area 15 hektare dengan nilai proyek Rp3,1 triliun, yang nantinya mencakup Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Basuki menargetkan seluruh pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tersebut selesai dalam waktu 25 bulan sejak November 2025.

Sebelumnya, pembangunan kawasan eksekutif telah rampung pada tahap pertama proyek IKN.

Baca juga: Gibran Bantah Isu IKN Mangkrak: Pembangunan Tahap II Sudah Dimulai

Sorotan Media Asing terhadap IKN

Sebelumnya, surat kabar asal Inggris The Guardian menyoroti lambatnya perkembangan pembangunan IKN melalui artikel berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’” yang terbit pada Rabu (29/10/2025).

Media tersebut menggambarkan kawasan IKN masih tampak kosong, dengan hanya segelintir pekerja dan wisatawan yang terlihat di sekitar gedung-gedung pemerintahan.

Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, bahkan menyebut kondisi IKN saat ini layaknya “kota hantu”.

Ia menilai proyek tersebut kehilangan urgensi politik setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara diturunkan pada Mei 2025.

“Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, IKN itu mati segan, hidup pun enggan,” ujarnya seperti dikutip The Guardian.

Baca juga: Tak Ikuti Jokowi, Istana Pastikan Prabowo Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Bukan di IKN

OIKN Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan

Menanggapi hal tersebut, OIKN menegaskan bahwa pembangunan tetap berlanjut sesuai arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.

“Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN,” tulis OIKN dalam keterangan resmi yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).

(*)