DPRD Kritik Pemprov Sulsel Saat Rapat Paripurna: Lain Ditanya, Lain Dijawab

“Kalau landasannya lemah, jangan harap RPJMD bisa dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, juga menyoroti jawaban Pemprov terkait utang DBH kepada kabupaten/kota yang dinilai masih terlalu umum dan tidak rinci.

Menurut Fatma, jawaban yang disampaikan Pemprov hanya menyebutkan pembayaran DBH akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan, tanpa mencantumkan angka pasti yang akan dibayarkan.

“Ada beberapa poin mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Kami dari Fraksi Demokrat butuh rincian,” kata Fatma.

Ia menilai, jawaban tersebut hanya bersifat naratif, tidak disertai data teknis yang diperlukan untuk mengukur tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.

“Fraksi Demokrat ingin tahu secara detail berapa besar utang DBH yang akan dibayarkan setiap dua atau tiga bulan. Termasuk berapa yang direncanakan dibayar di tahun 2025, 2026, hingga 2027,” katanya.

Bagi Fatma, kejelasan data ini sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Selain itu, transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kabupaten/kota tersalurkan secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada daerah dirugikan atas ketidaktepatan alokasi atau keterlambatan pembayaran,” katanya.(erlan)