DPRD Kritik Pemprov Sulsel Saat Rapat Paripurna: Lain Ditanya, Lain Dijawab

TRIBUNTORAJA.COM - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman (48), kritik jawaban Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi (45) dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (8/7/25) malam. 

Sidang parpirpurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud dengan agenda sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029.

Yeni menilai sejumlah pertanyaan krusial tidak dijawab secara jelas dan berbasis data, khususnya terkait defisit anggaran senilai Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Jawaban disampaikan belum menyentuh substansi persoalan dan tidak disertai data memadai. Ini membuat kami meragukan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yeni.

Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal persoalan ini agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pertanyaan kami cukup rinci, berapa sebenarnya defisit anggaran saat ini, bagaimana kondisi kas Pemprov 2024, dan berapa dana yang telah disalurkan ke kabupaten kota,” ujarnya.

Namun, kata Yani, jawabannya bersifat normatif dan tidak menyentuh inti persoalan ditanyakan.

“Padahal kami banyak mengkritisi angka-angka. Jangan sampai seolah-olah dana bagi hasil sudah disalurkan, tapi ternyata jumlahnya tidak sesuai kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemprov,” tegasnya.

Menurut Yeni, sikap Pemprov seolah menghindari transparansi postur fiskal daerah. Padahal, Fraksi PKS menginginkan penjelasan yang konkret dan berbasis data.

“Kami sudah berulang kali membaca dokumen jawaban itu, tapi tidak ada penjabaran rinci mengenai penyebab defisit yang terjadi. Ini menyangkut APBD, bukan persoalan sepele,” katanya.

Ia pun menyayangkan sikap Pemprov yang dianggap tidak serius dalam menjawab pertanyaan yang diajukan secara serius pula.

“Kami bertanya dengan data, jawaban yang kami terima tidak konkret. Lain ditanya, lain dijawab,” jelasnya.

Fraksi PKS juga menyoroti naskah akademik RPJMD yang tidak mencerminkan arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan.

“Kami kecewa, dokumen sepenting ini hanya 78 halaman dan isinya lebih banyak teori tanpa penjabaran teknis,” kata Yeni.

Ia mengingatkan Pemprov lebih serius dalam menyusun dokumen perencanaan.

“Kalau landasannya lemah, jangan harap RPJMD bisa dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, juga menyoroti jawaban Pemprov terkait utang DBH kepada kabupaten/kota yang dinilai masih terlalu umum dan tidak rinci.

Menurut Fatma, jawaban yang disampaikan Pemprov hanya menyebutkan pembayaran DBH akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan, tanpa mencantumkan angka pasti yang akan dibayarkan.

“Ada beberapa poin mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Kami dari Fraksi Demokrat butuh rincian,” kata Fatma.

Ia menilai, jawaban tersebut hanya bersifat naratif, tidak disertai data teknis yang diperlukan untuk mengukur tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.

“Fraksi Demokrat ingin tahu secara detail berapa besar utang DBH yang akan dibayarkan setiap dua atau tiga bulan. Termasuk berapa yang direncanakan dibayar di tahun 2025, 2026, hingga 2027,” katanya.

Bagi Fatma, kejelasan data ini sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Selain itu, transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kabupaten/kota tersalurkan secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada daerah dirugikan atas ketidaktepatan alokasi atau keterlambatan pembayaran,” katanya.(erlan)