PPPK Sulsel Terancam Tak Gajian Tahun 2026

TRIBUNTORAJA.COM - Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam tidak menerima gaji pada tahun 2026.

Pasalnya, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, DPRD Sulsel menemukan tidak ada alokasi anggaran gaji PPPK dalam dokumen perencanaan 2026. 

Nilainya diperkirakan mencapai Rp500 miliar. 

Hal tersebut membuat rapat rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) yang digelar di Gedung Tower DPRD Sulsel pada malam (18/7/2025) ini berakhir tanpa kesepakatan.

“Kami minta anggaran gaji PPPK 2026 dimasukkan kembali. Kalau tidak, saya tidak akan bahas RPJMD ini,” tegas Ketua Pansus, Andi Patarai Amir.

Patarai menyebut, saat ini terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking senilai Rp288 miliar yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji 8.000 PPPK terhitung mulai Juli 2025.

Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemprov Sulsel belum juga diterbitkan.

“Kalau SK-nya keluar Agustus, mereka bisa mulai gajian. Tapi kalau tidak, akan makin terlambat. Ini menyangkut hak orang banyak,” tambahnya.

Patarai juga menyampaikan bahwa Pansus tidak mau mengambil risiko menghadapi kemarahan ribuan PPPK jika hak mereka diabaikan.

“Lebih baik saya berdebat di rapat, daripada diserbu masyarakat nanti,” ucapnya tegas.

Senada, anggota Pansus lainnya, Heriwawan, menyayangkan kinerja tim penyusun RPJMD yang dinilai belum siap.

Padahal, menurutnya, Pansus sudah menunjukkan komitmen kuat dengan terus melanjutkan pembahasan hingga malam hari.

“Kami ingin cepat menyelesaikan RPJMD, tapi tim penyusun tidak bisa hadirkan data yang lengkap. Ini sangat menghambat,” kata Heriwawan.

Pansus mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel segera menyempurnakan dokumen perencanaan dan menambahkan kembali anggaran gaji PPPK ke dalam RPJMD 2026 agar pembahasan bisa dilanjutkan.(erlan)