DPRD Kritik Pemprov Sulsel Saat Rapat Paripurna: Lain Ditanya, Lain Dijawab

TRIBUNTORAJA.COM - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman (48), kritik jawaban Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi (45) dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (8/7/25) malam. 

Sidang parpirpurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud dengan agenda sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029.

Yeni menilai sejumlah pertanyaan krusial tidak dijawab secara jelas dan berbasis data, khususnya terkait defisit anggaran senilai Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Jawaban disampaikan belum menyentuh substansi persoalan dan tidak disertai data memadai. Ini membuat kami meragukan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yeni.

Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal persoalan ini agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pertanyaan kami cukup rinci, berapa sebenarnya defisit anggaran saat ini, bagaimana kondisi kas Pemprov 2024, dan berapa dana yang telah disalurkan ke kabupaten kota,” ujarnya.

Namun, kata Yani, jawabannya bersifat normatif dan tidak menyentuh inti persoalan ditanyakan.

“Padahal kami banyak mengkritisi angka-angka. Jangan sampai seolah-olah dana bagi hasil sudah disalurkan, tapi ternyata jumlahnya tidak sesuai kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemprov,” tegasnya.

Menurut Yeni, sikap Pemprov seolah menghindari transparansi postur fiskal daerah. Padahal, Fraksi PKS menginginkan penjelasan yang konkret dan berbasis data.

“Kami sudah berulang kali membaca dokumen jawaban itu, tapi tidak ada penjabaran rinci mengenai penyebab defisit yang terjadi. Ini menyangkut APBD, bukan persoalan sepele,” katanya.

Ia pun menyayangkan sikap Pemprov yang dianggap tidak serius dalam menjawab pertanyaan yang diajukan secara serius pula.

“Kami bertanya dengan data, jawaban yang kami terima tidak konkret. Lain ditanya, lain dijawab,” jelasnya.

Fraksi PKS juga menyoroti naskah akademik RPJMD yang tidak mencerminkan arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan.

“Kami kecewa, dokumen sepenting ini hanya 78 halaman dan isinya lebih banyak teori tanpa penjabaran teknis,” kata Yeni.

Ia mengingatkan Pemprov lebih serius dalam menyusun dokumen perencanaan.