MUI Minta Umat Muslim Tolak Pemberian Bansos dari Dedi Mulyadi

"Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia," katanya.

Yogi mengatakan bahwa prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

"Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan nggak ada asuransinya. Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk," terangnya.

Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

"Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya. Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah," ujar Yogi.

Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas. Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau nggak salah di Depok sudah mulai berkurang," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dengan tegas menolak usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi pria untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

"Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu," ujar Cak Imin usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan yang jelas terkait syarat penerima bansos dan tidak boleh ada pihak yang membuat aturan sendiri di luar ketentuan tersebut.

"Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," ujarnya.