Ribuan Siswa SMP di Makassar Berstatus Ilegal, DPRD Akan Panggil Kadis Pendidikan

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR – Kasus ribuan siswa di Kota Makassar yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi perhatian serius DPRD Makassar.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebutkan bahwa persoalan ini menunjukkan adanya kelalaian Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Sebagai Sekretaris Partai NasDem Makassar, Ari merasa prihatin karena status siswa yang tidak terdaftar di Dapodik dapat menimbulkan dampak serius, termasuk tidak dapatnya mereka menerima ijazah.

Komisi D DPRD Makassar telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk meminta klarifikasi.

Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, di kantor DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani, dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan solusi terkait masalah ini.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa ini adalah bentuk kelalaian pemerintah daerah, khususnya Disdik.

Baca juga: Heboh Guru SMP di Parepare Aniaya Siswa, Disdik: Wartawan Provokator

"Jika siswa tidak terdaftar di Dapodik, mereka tidak akan mendapatkan ijazah dan dinyatakan ilegal. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan semua siswa terdata," tegas Ari saat diwawancarai, Jumat (17/1/2025).

Menurut Ari, masalah ini terungkap setelah Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan adanya 1.323 siswa yang belum terdaftar di Dapodik.

"Kami akan meminta klarifikasi langsung dari Kadis Pendidikan untuk mengetahui penyebab dan solusi atas permasalahan ini," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Sulsel Selidiki Penyebab Ribuan Siswa SMP di Makassar Berstatus Ilegal