Ombudsman Sulsel Selidiki Penyebab Ribuan Siswa SMP di Makassar Berstatus Ilegal

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR – Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang menyelidiki kasus 1.323 siswa SMP di Kota Makassar yang dinyatakan berstatus ilegal karena tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Tim Ombudsman turun langsung untuk menginvestigasi permasalahan ini dengan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang sementara berlokasi di Dinas Ketenagakerjaan, Jalan AP Pettarani, Kamis (16/1/2025).

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menyatakan bahwa masalah ini akan menjadi perhatian serius.

Ia menegaskan bahwa jika ditemukan potensi maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru, maka hal itu harus ditelusuri lebih lanjut.

"Kita menggali informasi terkait isu yang beredar adanya 1000 lebih data siswa tidak terdaftar di Dapodik," katanya.

Ismu juga menyoroti pentingnya memastikan apakah prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah berjalan sesuai aturan.

Baca juga: Sertifikasi Guru di Enrekang Belum Cair, Ombudsman RI: Itu Hak Mereka

Jika Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan penerimaan siswa melalui jalur tertentu, kebijakan tersebut harus berdasarkan aturan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Kami Ombudsman juga sedang mempelajari informasi-informasi yang sudah ada. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan terkait," lanjutnya.

Baca juga: Sistem E-Meterai Alami Gangguan, Ombudsman RI Desak Evaluasi

Tindakan Dinas Pendidikan