Kemenag Sudah Booking Hotel di Arab Saudi untuk Jemaah Haji Indonesia

Di sisi lain, ia menjelaskan ada juga kuota haji khusus yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

 "Untuk haji khususnya 17.680," jelasnya.

Lebih lanjut, Hilman mengatakan keberangkatan tim Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), tim pengawas dari DPR, DPD, hingga BPK RI akan termasuk dalam kuota petugas haji. Sebaliknya, mereka tidak termasuk kuota haji reguler.

"Sementara untuk tim PHU, termasuk juga pengawas, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan lain-lain itu masuknya ke dalam kuota petugas bukan kuota jemaah," pungkasnya. 

Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menjamin, biaya haji 2025 akan lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut juga memastikan pelayanan haji tahun depan akan lebih baik.

Awalnya, Wachid menyebut ada sejumlah komponen biaya haji yang bisa dipangkas, untuk menurunkan biaya haji tahun depan. Pertama kaitannya dengan biaya penerbangan. Wachid mengungkapkan, Komisi VIII DPR RI telah menghitung ulang biaya untuk penerbangan.

"Meskipun kurs kita ini menembus angka Rp16 ribu, tapi setelah kami menyandingkan dengan penerbangan yang lain, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin, di angka 33 juta, mungkin bisa turun yang signifikan," kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Komponen kedua yakni terkait pemondokan. Dia mengutip hasil Pansus Haji lalu, di mana beberapa owner pemondokan itu juga bisa diturunkan. Ketiga soal katering.

Wachid menyebut bahwa penyelenggaraan haji tahun 2024 lalu, anggaran katering per jemaah yakni 16,5 riyal Namun, faktanya di lapangan hanya sekitar 4 riyal.

 "Nah itu yang kami hitung, jadi para calon jama' haji jangan khawatir kalau kateringnya diturunkan, nanti kualitasnya diturunkan, enggak," ucapnya.

Komponen selanjutnya adalah biaya masyair dan yang terakhir biaya transportasi bus selawat.

"Jadi itu, yang terakhir kaitannya dengan bis transportasi bis walawat itu juga sama. Ini tidak sesuai dengan jumlah, jadi ini yang akan kami hitung," ujarnya.

Sebab itu, Wachid mengungkapkan Komisi VIII DPR telah menghitung ulang biaya komponen haji 2025. Namun, dia belum bisa menyebut kisaran angka biaya haji

."Jadi kalau kami hitung ulang, itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada, namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang," ucapnya.

"Inshaallah sesuai dengan amanat dari pada pak presiden, termasuk tadi ada biaya manasik. Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali itu cukup besar juga," pungkasnya.(tribun netwrok/fah/igm/mam/wly)