Isi Gugatan PDIP Soal Penetapan Prabowo-Gibran, Diputuskan PTUN Hari Ini

Gayus menyebut jika ada cacat hukum dalam penyelenggaraan pemilu—misalnya karena KPU tidak berkonsultasi dengan DPR terkait syarat usia minimal capres-cawapres—maka keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia tersebut bisa dianggap tidak dapat dieksekusi.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, eks Komisioner KPU RI.

Baca juga: Jokowi Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo, Seperti Ini Respon Puan Maharani

Ia yakin bahwa gugatan ini tidak akan memengaruhi pelantikan Gibran sebagai wapres terpilih, karena hasil Pilpres 2024 yang sudah diputuskan oleh MK bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan bahwa jika gugatan PDIP dikabulkan dan Gibran gagal dilantik, maka Presiden terpilih Prabowo bisa mengajukan dua nama calon pengganti Gibran untuk dipilih oleh MPR.

Baca juga: Bukan karena Cawe-Cawe Jokowi, Anies Gagal Maju di Jabar karena Ada Persaingan di Internal PDIP

Namun, Mahfud juga menekankan bahwa selama putusan PTUN belum berkekuatan hukum tetap, Gibran tetap bisa dilantik sebagai wakil presiden.

Hanya jika putusan inkracht terjadi setelah pelantikan, barulah masalah ini dapat diproses lebih lanjut di tingkat Mahkamah Agung.

(*)