Pemerintah Segera Lakukan Pembatasan BBM Bersubsidi, Kado HUT ke-79 RI untuk Rakyat Indonesia

TRIBUNTORAJA.COM - Sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju memberikan sinyal bahwa distribusi atau penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal dibatasi dalam waktu dekat.

Beredar kabar, hal ini akan terjadi pada bulan depan tepatnya pada 17 Agustus 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, hal ini masih wacana, dan perlu ada kesepakatan dengan sejumlah Kementerian terkait.

"Kami di BUMN Kementerian korporasi bukan kebijakan. Jadi diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," papar Erick di DPR kemarin.

"Memang ada Peraturan Presiden nomor 191 yang ingin BBM tepat sasaran dan ini sudah digodok hampir setahun lebih. Seyogyanya (tujuannya) masyarakat yang mampu tak boleh gunakan BBM subsidi, seperti juga listrik. Proses berlangsung kita tunggu saja," sambungnya.

Erick mengungkapkan, diksi yang paling tepat terkait distribusi BBM subsidi adalah agar tepat sasaran penggunaannya bukan dibatasi.

Secara tidak langsung, Erick mengungkapkan bahwa BBM subsidi kini belum sesuai peruntukannya.

Padahal, anggaran subsidi energi dapat dialihkan untuk keperluan lain, seperti perbaikan gizi ibu dan anak. 

"Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan lain-lain. Jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun," papar Erick.

"Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ nya rendah. Waduh pusing kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan pemerintah akan mulai pengetatan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut menyampaikan, pembatasan dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Sehingga, lanjut dia, pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran. Saat ini, ucap Luhut, PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan regulasi soal pembatasan tersebut.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ucap Luhut dalam video, dikutip Rabu (10/7/24) lalu.

Luhut mengutarakan itu saat membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024.