Opini
Putusnya Urat Malu Pejabat Kita
Budaya pejabat mundur karena malu tidak didominasi di Jepang saja karena masih kuatnya Budaya Busido di kalangan mereka.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/Aswar-Hasan34erfd.jpg)
Aswar Hasan
(Dosen Fisip Unhas)
TRIBUNTORAJA.COM - Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengumumkan pengunduran dirinya setelah kabar penyelidikan atas dugaan kasus korupsi yang melibatkannya.
Ia tak perlu menunggu putusan pengadilan, ia baru diduga, lalu ia memilih mundur karena malu.
Pada 3 September 2021, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga memilih untuk mengundurkan diri karena pemerintahannya dinilai gagal menangani Covid-19.
Perdana Menteri Shinzo Abe juga memilih mundur karena tidak ingin penyakitnya mengganggu kinerjanya.
Pun, Perdana Menteri Yukio Hatoyama juga memilih mundur dari jabatannya padahal baru delapan bulan dilantik.
Ia memilih mengundurkan diri karena ia merasa gagal memenuhi janji kampanyenya.
Budaya pejabat mundur karena malu tidak didominasi di Jepang saja karena masih kuatnya Budaya Busido di kalangan mereka. Tetapi, juga terjadi di Taiwan.
Pada Selasa (15/8/2017), Taiwan mengalami pemadaman listrik massal. Pemadaman ini lantas mempengaruhi sekitar 6,68 juta rumah tangga hingga kawasan perkantoran.
Atas insiden tersebut, Menteri Ekonomi Taiwan Lee Chih-kung merasa bertanggung jawab dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Aksi menteri ekonomi Taiwan itu diikuti pemimpin perusahaan pemasok gas Taiwan CPC Corp, Chen Chin-te, yang juga mundur dari posisinya.
Selain di Taiwan, Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-kyung pun, mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas terjadinya pemadaman listrik yang menimbulkan kemarahan masyarakat pada 27 September 2011 silam.
Choi Joong-Kyung, menyampaikan pengunduran dirinya setelah adanya pemadaman listrik selama 30 menit dan menyebabkan 2,1 juta rumah tangga berada dalam kegelapan hingga 1 jam (Brilio. Net, 4/2-2018).
Bandingkan, dengan pemadaman listrik bergilir secara tak menentu waktunya di Sul-Sel yang sudah berlangsung berbulan daN begitu menyiksa masyarakat, hanya direspon dengan ucapan permintaan maaf dari PLN tanpa upaya terobosan sebagai tanggung jawab kinerja dari PLN atau pun Pemerintah.
Mereka tenang- tenang saja merasa tak bersalah. Dan, alam pun dijadikan biangkerok kesalahan.