Polres Tana Toraja Dukung Pemkab Larang Judi Online di Kalangan ASN dan Pelajar

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Kapolres Tana Toraja, AKBP Malpa Malacoppo, merespons surat edaran terkait pengawasan judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Allorerung.

Surat edaran itu bernomor 100.2/1115/Setda tertanggal 16 November 2023.

Menurut AKBP Malpa, langkah yang diambil oleh bupati sudah benar dan harus didukung.

“Sudah benar, harus didukung,” kata AKBP Malpa kepada Tribun Toraja saat dikonfirmasi secara daring, Minggu (19/11/2023).

Diketahui, surat edaran itu dikeluarkan Bupati Theofilus merespons laporan yang diterimanya melalui aplikasi pesan WhatsApp terkait adanya ASN yang terlibat judi online, bahkan di tengah jam kerja berlangsung.

Selain larangan, dalam surat edaran tersebut juga diperintahkan agar Kepala OPD, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan, dan unit kerja lainnya, untuk memberikan sanksi disiplin dan pembinaan kepada oknum ASN dan pelajar yang kedapatan berjudi online.

Baca juga: Pemkab Tana Toraja Larang Judi Online, Theofilus: Ada yang Main Slot saat Jam Kerja

Adapun terkait pemantauan pemerintah terhadap pelajar agar tidak terlibat judi online menurut AKBP Malpa penting untuk masa depan mereka.

“Intinya kita harus memperhatikan perkembangan anak-anak untuk masa depan,” tegasnya.

Poin surat edaran pengawasan judi online oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Allorerung

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemkab Tana Toraja Keluarkan Surat Edaran, Larang ASN Main Judi Online

Terdapat lima poin yang ditekankan dalam surat edaran itu, yakni sebagai berikut.

Pertama, Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala UPT Pendidikan dan Kepala UPT Kesehatan untuk memantau dan mengawasi ASN pada lingkup kerja masing-masing agar tidak terlibat kegiatan judi online.

Kedua, Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala UPT Pendidikan dan Kepala UPT Kesehatan memberikan sanksi dan pembinaan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku kepada ASN yang bermain judi online.

Baca juga: Bupati Theofilus Allorerung: Ada ASN Tana Toraja yang Terlibat Judi Online

Ketiga, Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala UPT Pendidikan dan Kepala UPT Kesehatan mengawasi dan memantau penggunaan Wifi dan fasilitas kantor lainnya agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan judi online.

Keempat, Kepala UPT Pendidikan memantau dan mengawasi para pelajar agar tidak terlibat kegiatan judi online.

Dan kelima, Kepala UPT Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengedukasi dan mensosialisasikan kepada pelajar akan bahaya dan akibat dari judi online.

Baca juga: Polres Tana Toraja Bubarkan Judi Sabung Ayam di Acara Rambu Solo

Penegakan hukum judi online

Sebelumnya, Kementerian Kominfo juga turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian.

Khusus untuk kegiatan perjudian online, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

(*)