Warga Toraja Utara Keluhkan Harga Pakan Babi Mahal ke Anggota DPRD Sulsel

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Keluhan tingginya harga pakan ternak, khususnya pakan babi, mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Firmina Tallulembang, di Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Jumat (20/2/2026).

Selain persoalan infrastruktur jalan, warga secara terbuka menyampaikan beban berat yang mereka rasakan akibat mahalnya harga pakan, yang berdampak langsung pada penghasilan peternak.

Lurah Nonongan Utara, Ritha Bumbungan, mengatakan keluhan tersebut menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat.

“Keluhan yang paling sering disampaikan adalah harga pakan ternak yang tinggi, terutama untuk babi dan ayam. Harapan masyarakat, kalau bisa ada upaya untuk menurunkan harga,” ujarnya.

Menurut Ritha, bantuan pemerintah memang ada, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sehingga belum semua warga dapat merasakan manfaatnya secara bersamaan.

Aspirasi itu diterima langsung Firmina Tallulembang yang merupakan legislator Partai Gerindra.

Ia menegaskan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk persoalan perbaikan jalan, Firmina menjelaskan bahwa jika merupakan kewenangan kabupaten akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, sementara jalan berstatus provinsi akan dibahas dalam rapat-rapat tingkat provinsi hingga diperjuangkan ke kementerian terkait di pusat.

“Kalau itu kewenangan provinsi, tentu akan kita bicarakan di rapat-rapat provinsi. Kebetulan kita punya akses untuk berkunjung ke kementerian di pusat untuk memperjuangkan penganggaran,” terangnya.

Ia mengakui situasi penganggaran saat ini masih dalam tahap pembenahan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas, sehingga realisasi aspirasi dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

Dalam kesempatan itu, Firmina juga menyosialisasikan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, seperti penguatan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Namun, pembentukan Koperasi Merah Putih memerlukan dukungan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan lahan.

“Kalau lurah atau lembang tidak punya lahan, harus diusahakan. Sayang kalau wilayah kita malah tertinggal. Bisa dicarikan solusi bersama pemerintah setempat, bahkan berkoordinasi dengan pihak seperti Kodim bila memungkinkan,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki lahan lebih agar bersedia mendukung kepentingan bersama demi kemajuan daerah.