DPR RI Resmi Sahkan RUU KUHAP Menjadi Undang-Undang Baru

“Penjelasan dari Ketua Komisi III sangat jelas. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu tidak benar. Semoga tidak ada lagi kesalahpahaman,” ujar Puan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu diminta menyampaikan laporan dan meluruskan sejumlah kabar palsu terkait isi RUU KUHAP

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan adanya empat isu hoaks yang banyak beredar, termasuk mengenai kewenangan penyadapan hingga isu polisi dapat membekukan rekening tanpa dasar hukum.

Baca juga: Mahasiswa Unindra Gelar Demo di DPR RI, Desak RUU Perampasan Aset Disahkan

Habiburokhman menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan naskah final RUU KUHAP yang disahkan DPR.

Pengesahan UU KUHAP yang baru ini disebut sebagai langkah reformasi hukum acara pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan penegakan hukum modern.

Pemerintah dan DPR sebelumnya menilai pembaruan KUHAP diperlukan untuk memperjelas mekanisme penanganan perkara, memperkuat akuntabilitas penyidik, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Mengingat KUHAP yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun ya. KUHAP Baru ini menuju keadilan yang hakiki. Komisi III bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHAP yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan mendampingi penggunaan KUHAP,” kata Habiburokhman.

(*)