DPR RI Resmi Sahkan RUU KUHAP Menjadi Undang-Undang Baru

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (18/11/2025).

Pengesahan ini menandai langkah besar dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia setelah proses pembahasan yang berlangsung panjang dan dinamis.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi.

Pertanyaannya langsung dijawab serempak oleh anggota dewan yang hadir.

“Apakah RUU KUHAP dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan, sebagaimana dipantau dari Breaking News KompasTV.

“Setuju!” jawab para anggota dewan serempak.

Baca juga: Dewan Pers Dorong Penguatan Perlindungan Karya Jurnalistik Dimasukkan dalam RUU Hak Cipta

Jawaban tersebut menandai berakhirnya pembahasan RUU KUHAP dan secara resmi mengesahkannya sebagai undang-undang baru yang akan menggantikan aturan lama.

Dalam penutupan, Puan menyoroti berbagai informasi keliru yang sempat beredar menjelang pengesahan RUU KUHAP.

Ia menegaskan penjelasan Komisi III telah memberikan landasan jelas mengenai substansi aturan yang diperbarui.

Baca juga: KSPSI Sebut Presiden Prabowo Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan