Struktur Organisasi Kemenhaj Belum Rampung, Jamaah Haji Masih Diurus Kemenag

TRIBUNTORAJA.COM - Ibadah haji 2026 di Sulawesi Selatan masih diurus Kantor Kementerian Agama (Kandepag) 24 kabupaten/kota.

Pasalnya, struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di daerah belum rampung dibentuk.

Transisi kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj dalam tahap finalisasi.

Seluruh persiapan dan pelaksanaan teknis haji tahun depan tetap menjadi tanggung jawab Kemenag.

“Urusan haji dan umrah di daerah belum sepenuhnya dialihkan ke Kemenhaj,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, Kamis (30/10/2025).

Kemenhaj di tingkat pusat sudah terbentuk dan mulai beroperasi.

Namun di daerah, proses pembentukan lembaganya masih menunggu struktur organisasi resmi melalui peraturan atau keputusan Kemenhaj.

Pemerintah sedang membahas mekanisme pengalihan aset dan sumber daya manusia dari Kemenag ke Kemenhaj.

Aset dan SDM selama ini digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji secara otomatis dialihkan ke kementerian baru.

“Termasuk para pegawai yang selama ini mengurusi haji dan umrah di bawah Kemenag, nanti akan ikut dialihkan,” jelasnya.

Untuk tingkat provinsi, pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaj Sulsel belum terealisasi.

Prosesnya masih menunggu finalisasi dari pemerintah pusat.

“Setelah regulasi dan struktur organisasi keluar, barulah proses transisi bisa berjalan,” tegas Ikbal.

Kemenag Luwu

Kepala Kantor Kemenag Luwu, Nurul Haq, mengatakan proses teknis penyelenggaraan haji di daerah sementara ditangani Seksi Haji Kemenag.

“Jadi untuk sementara, proses perhajian masih ditangani seksi haji,” katanya, Kamis (30/10/2025).

Ia menyebut, fokus utama saat ini adalah kesiapan administrasi dan kesehatan calon jemaah.

Kemenag Luwu telah memulai tahapan pra manasik guna mempersiapkan jemaah dari sisi dokumen, kesehatan, dan pemahaman awal tentang ibadah haji.

“Kemarin kita laksanakan pra manasik. (Calon jamaah) sudah kita panggil hari Sabtu dan Minggu untuk pengadministrasiannya,” katanya.

Nurul Haq menegaskan, kuota haji Luwu tahun ini belum mengalami perubahan, masih mengacu pada penetapan sebelumnya sebanyak 257 jamaah.

“Kuota kita masih yang lama, 257 jemaah haji. Belum ada penambahan,” katanya.

Berdasarkan data Kemenag Luwu, masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji di daerah itu mencapai 23 tahun.

Nurul menambahkan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme kerja di bawah kementerian baru.

Meski begitu, ia mengingatkan Pemerintah Daerah Luwu tetap memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

“Pemda diberikan amanah untuk menyiapkan anggaran pemberangkatan dan pemulangan jemaah, dari daerah menuju embarkasi Asrama Haji Sudiang, Makassar,” katanya.

Proses transisi kelembagaan ini juga menjadi perhatian Kemenag Luwu.

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Luwu, Armin, mengatakan tengah melakukan perjalanan dinas ke Makassar untuk menghadiri agenda terkait transisi tersebut.

“Saya sementara berangkat ke Makassar, menghadiri acara peralihan likuidasi barang milik negara dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah,” kata Armin.(ldi/nun/mba/uki)