Yusril Soroti Cara Polda Sulsel Perlakukan Tersangka Pembakar Gedung DPRD Makassar

TRIBUNTORAJA.COM - Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (69), membesuk 13 tersangka pembakaran dua gedung DPRD di Kota Makassar, Rabu (10/9/25) siang.

Menko Yusril bertemu tersangka di ruang sel Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar.

Ia didampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Andi Basmal.

Kepada Yusril, para tersangka meminta dibebaskan melalui jalur restorative justice.

Kunjungan Menko Yusril ini setelah Polda Sulsel digugat Rp800 miliar buntut demo rusuh akhir Agustus 2025.

Gugatan diajukan Muhammad Sulhardianto Agus (29) ke Pengadilan Negeri Makassar melalui kuasa hukumnya dari Paranusa Law Firm, Muallim Bahar, Senin (8/9/25).

Polda Sulsel dinilai lalai mengantisipasi kerusuhan berujung massa bakar gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8) malam, dan gedung DPRD Sulsel, Sabtu (30/8) dinihari.

Sekira 15 menit, Menko Yusril berbincang dengan tersangka sebelum memberikan keterangan pers ke wartawan.

Menko Yusril juga menyoroti kondisi para tersangka di dalam sel.

Ia menekankan pemenuhan hak dasar tahanan, mulai dari kebutuhan makan hingga fasilitas istirahat.

“Saya menyarankan kepada Pak Kapolda supaya mereka diberi makan yang cukup tiga kali sehari. Juga disediakan karpet dan bantal agar bisa beristirahat dengan layak,” ujar Yusril.

Menurutnya, para tersangka tidak boleh dibiarkan tidur di lantai semen.

“Mereka harus diperlakukan secara manusiawi,” Menko Yusril menambahkan.

Secara umum, ia menilai perlakuan terhadap 13 tersangka cukup baik.

Hanya saja, ia mengingatkan agar kekurangan fasilitas seperti bantal dan karpet segera dipenuhi.

Ia meminta agar para tahanan diberi kesempatan berolahraga di ruang terbuka setiap pagi dan sore.

Menko Yusril menyatakan aspirasi restorative justice itu terutama disampaikan mahasiswa yang ikut ditahan.

“Harapan mereka untuk restoratif justice. Aspirasi ini kami akomodir sebagai bentuk pencerahan hukum terhadap warga negara,” kata Menko Yusril.

Menurutnya, sebagian tersangka seperti buruh dan petugas kebersihan mungkin belum memahami konsep restorative justice.

Namun ketidakpahaman itu tidak boleh dibiarkan.

“Justru kita harus memberi keadilan kepada mereka. Restoratif justice bisa dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan,” jelasnya.

Meski begitu, Menko Yusril menegaskan tidak semua tersangka bisa mendapatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Terlebih kasus tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas negara dan menewaskan empat orang.

Tiga korban meninggal adalah staf DPRD Makassar, yakni Muh Akbar Basri (26), Sarinawati (25), serta Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar (41).

Satu korban lain, Rusmadiansyah (26), driver ojek online, tewas dikeroyok massa.

“Kalau dirusak gedung DPRD atau fasilitas umum, siapa bisa jadi korban untuk proses restorative justice? Itu perlu pemikiran lebih mendalam. Apakah pemerintah bisa mewakili kepentingan umum?” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menambahkan, total tersangka kasus demo rusuh di Makassar saat ini mencapai 42 orang.

Sebanyak 13 tersangka ditahan di Mapolda Sulsel dan 27 di Mapolrestabes Makassar.

Dua tersangka lainnya yang ditahan di Mapolres Palopo merupakan pelaku perusakan DPRD Palopo.(emba)