Luhut Bantah Isu Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN: Tak Ada yang Minta!

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak pernah ada permintaan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Luhut menyampaikan hal itu seusai menghadiri acara bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 persen Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” kata Luhut, dikutip dari Antara.

Meskipun demikian, Luhut menjelaskan bahwa moda transportasi publik, termasuk kereta cepat, umumnya tidak dirancang untuk menghasilkan keuntungan komersial.

Menurutnya, sistem seperti ini selalu membutuhkan dukungan subsidi dari pemerintah.

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur mekanisme penyelesaian utang proyek KCIC.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk membahas strategi pembayaran utang tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Dukung Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Whoosh Peninggalan Jokowi

Luhut mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, dan sepakat bahwa penyelesaian utang KCIC perlu ditangani bersama secara komprehensif.

Terkait sumber dana, Luhut menyebut opsi restrukturisasi masih menjadi pilihan utama, meski tidak menutup kemungkinan pembayaran dilakukan melalui dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Istana Siapkan Skema Alternatif

Sebelumnya, Rosan Roeslani menyatakan proses penyelesaian utang KCIC masih dalam tahap evaluasi internal dan belum ada komunikasi resmi dengan Kementerian Keuangan.

Rosan menegaskan bahwa pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara hati-hati dan terstruktur, dengan melibatkan berbagai kementerian terkait sebelum hasil akhirnya disampaikan kepada publik.

(*)